Ketika Oknum Aleg Pohuwato Main PETI, Apa Kabar Rakyat yang Diwakili? 

Berita Baru, Pohuwato – Publik akhir-akhir ini di buat mengejutkan terkait oknum Wakil Rakyat atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato yang diduga kuat ikut nimbrung bermain Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Pohuwato.

Jika itu benar, keterlibatan anggota dewan dalam penambangan emas ilegal merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan dan berpotensi merusak fondasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. 

Sebagai wakil rakyat, anggota dewan diharapkan menjadi pilar integritas dan contoh kepatuhan terhadap hukum, namun ketika mereka terlibat dalam aktivitas ilegal seperti ini, dampaknya bisa sangat luas dan merusak.

Pertama-tama, penambangan emas ilegal seringkali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan yang signifikan. Proses penambangan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara, yang pada gilirannya mengancam keseimbangan ekosistem dan kesehatan masyarakat sekitar. 

Penggunaan merkuri dalam proses penambangan emas ilegal juga merupakan ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia. 

Ketika anggota dewan terlibat dalam aktivitas ini, mereka tidak hanya mengabaikan tanggung jawab mereka untuk melindungi lingkungan, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi lingkungan dengan tidak mengawasi atau bahkan mendukung praktik-praktik yang merusak.

Kedua, penambangan emas ilegal seringkali melibatkan eksploitasi pekerja. Banyak pekerja tambang ilegal yang bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya tanpa perlindungan yang memadai, upah yang rendah, dan tanpa jaminan keselamatan kerja. 

Keterlibatan anggota dewan dalam kegiatan ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan dan hak-hak pekerja, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang seharusnya mereka perjuangkan.

Ketiga, aktivitas penambangan ilegal sering kali terkait dengan praktik pencucian uang dan korupsi. Ini dapat merusak ekonomi lokal dan nasional dengan mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan masyarakat ke dalam kantong individu atau kelompok tertentu. 

Anggota dewan yang terlibat dalam penambangan ilegal berpotensi menggunakan posisi mereka untuk menghalangi proses hukum atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang semakin memperlemah sistem pemerintahan yang seharusnya bersih dan transparan.

Keempat, keterlibatan anggota dewan dalam penambangan emas ilegal juga berdampak pada erosi kepercayaan masyarakat. Masyarakat mengharapkan pemimpin mereka untuk menjadi contoh dan memperjuangkan kepentingan publik, bukan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar hukum. 

Ketika anggota dewan terlibat dalam aktivitas ilegal, hal ini dapat memperlemah legitimasi institusi pemerintahan dan membuat masyarakat merasa tidak diwakili dengan baik.

Dalam konteks ini, penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat diperlukan. Investigasi yang mendalam dan proses hukum yang adil harus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam penambangan emas ilegal, termasuk anggota dewan, mendapatkan konsekuensi yang sesuai. 

Ini penting untuk menjaga integritas pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan publik dibuat untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk keuntungan segelintir individu.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan pemimpin mereka dan menuntut akuntabilitas. Dengan kesadaran dan partisipasi aktif, masyarakat dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih bersih dan bertanggung jawab. 

Pada akhirnya, kepemimpinan yang berintegritas adalah kunci bagi pembangunan yang berkelanjutan dan adil, serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, kalau terus dibiarkan rakyat akan muak dengan keadaan seperti ini.