Terkesan Sengaja di Perlambat, DPRD Pohuwato Desak Penjagub Gorontalo Kawal dan Wujudkan Izin WPR

Berita Baru, Parlemen – Tegas!, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, melalui Ketua Nasir Giasi mendesak kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan kepemimpinan Pejabat Gubernur Hamka Hendra Noer untuk menseriusi, mengawal dan merealisasikan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Pohuwato.

“WPR ini kita tidak boleh pantang menyerah, memang kewenangan itu masih ada di pemerintahan Kabupaten, kamipun DPRD sempat menganggarkan satu milyar untuk pengurusan WPR,” ungkap Nasir Giasi beberapa waktu yang lalu, Sabtu (11/6).

Karena adanya perubahan aturan yang baru , kata Nasir kewenangan untuk izin pertambangan itu sudah ditarik ke pemerintah pusat.

“Akan tetapi Alhamdulillah, kalau yang terbaru sudah diserahkan ke pemerintah provinsi, ini yang menjadi kursial yang kemudian harus ditangani secepatnya oleh Pemerintah Daerah,”pinta Nasir.

Nasir menegaskan, jika kewenangan ada izin WPR di Pemerintah Provinsi, Pemda Pohuwato tidak boleh berpangku tangan, harus membentuk Satgas (Satuan Tugas) percepatan pengurusan WPR.

“Harapan kami juga kepada Pemerintah Provinsi dalam beroperasi perusahaan, pemerintah provinsi juga akan mendapatkan royalti, maka royalti tersebut dapat berimbas pada percepatan pengurusan WPR yang ada di Pohuwato,”harap Nasir.

Nasir juga menyayangkan disisi lain izin perusahaan cepat dikeluarkan oleh negara, tapi izin yang berpihak kerakyat itu terkesan memperlambat itu semua.

“Sehingga kami (DPRD) mendesak kepada penjabat Gubernur untuk kemudian dimasa jabatan beliau bagaimana izin WPR yang menjadi kewenangan provinsi itu segera diterbitkan untuk menjawab permasalahan antara perusahaan dan penambang lokal itu sendiri,”pungkasnya.