Soroti Kekurangan Nakes, DPRD Pohuwato Sambangi RSUD Bumi Panua

Berita Baru, Parlemen – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato kembali menyoroti soal kekurangan tenaga kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) Bumi Panua Kabupaten Pohuwato.

Hal itu terungkap saat kunjungan wakil rakyat itu ke RSUD Bumi Panua pada pelaksanaan reses ke-3 hari keduaKamis (06/06/2023).

Pasalnya, terinformasi bahwa sebagain besar Tenga Kesehatan di Rumah Sakit RSUD BP Kabupaten Pohuwato telah ditarik ke Puskesmas pasca kelulusan PPPK, yang berdampak pada pelayanan di Rumah Sakit itu sendiri.

Guna meminta kejelasan, Wakil Ketua DPRD, Idris Kadji, didampingi Anggota DPRD, Beni Nento, Febriyanto Mardain, Suryaharto Polumulo dan Ariono Dukalang, bertemu langsung dengan Direktur Rumah sakit Bumi Panua, Yeni Ahmad, mempertanyakan kelanjutan dan solusi dari persoalan tersebut.

Dihadapan Direktur, Idris Kadji mengungkapkan, bahwa DPRD banyak menerima keluhan-keluhan masyarakat soal pelayanan di RSUD BP yang menurutnya kurang optimal, dengan alasan sebagian besar tenaga kesehatan di Rumah sakit tersebut telah ditarik ke Puskesmas.

“Nah ini kemudian yang kami sayangkan karena pelayanan ikut terganggu. Kalau itu memang masih ada solusinya mereka ditarik kembali atau sudah tidak bisa lagi, maka tolong kepada Ibu Direktur bisa memediasi ini ke Pemerintah Daerah untuk bisa melobi ke Pemerintah Pusat untuk mengganti atau mengisi kekosongan yang terjadi,” ucap Idris Kadji dihadapan Direktur RSUD BP.

Lebih lanjut lagi, DPRD Pohuwato pun senantiasa mendorong bahkan siap untuk mengawal dan mendampingi persoalan ini hingga ke Pemerintah pusat.

Direktur RSUD BP Pohuwato, Yeni Ahmad, pun mengakui jika pelayanan di Rumah Sakit Bumi Panua akhir-akhir ini kurang maksimal dengan adanya kebijakan PPPK tersebut. Yeni memaparkan, dari 77 Nakes yang terekrut, sebanyak 25 orang telah keluar dari RSUD BP atau lulus PPPK.

“Jadi yang kekurangan itu kan ada 5 Analis, kemudian ini saya sudah sampaikan ke Pak Sekda dan Pak Kaban, dan solusinya karena PPPK sudah tidak bisa dikembalikan lagi, maka hanya ada ASN yang bisa di tarik ke Rumah sakit. Jadi untuk sementara ada 2 ASN untuk Analis dari Paguat dan Lemito, yang akan di definitifkan di Rumah sakit. Jadi masih kekurangan 3 Analis lagi,” ungkap Yeni.

Lebih lanjut kata Yeni, pihaknya juga telah mengusulkan 12 orang Bidan dan 6 orang Perawat ke Bupati Pohuwato, agar dinaikan menjandi Perawat dan Bidan untuk mengisi kekosongan PPPK yang sudah keluar dari RSUD BP tersebut.