Peti Antara Berkah dan Ancaman, Bupati Syarif Dinilai Gagal Jika Tak Realisasikan WPR

Berita Baru, Pohuwato – Penambangan Emas Tanpa Ijin (Peti) itu kini terus berlanjut sebab dan akibatnyapun mulai terasa, tapi kabar realisasi Wilayah Pertambangan (WPR) dan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) belum juga ada terang menderang bagi penambang.

Masa kepemimpinan Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga dan Wakil Bupati Pohuwato Amin Haras (SYAH) untuk periode kedua akan berakhir pada 17 Februari 2021, Berbagai macam penghargaan baik tingkat Provinsi hingga tingkat pusat telah di raih oleh Syarif Mbuinga dan Amin Haras

Namun sayang seribu kali sayang urusan realisasi WPR untuk keberlangsungan hidup para penambang, selama 2 periode menjabat sebagai Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga dinilai gagal penuhi permintaan penambang, pasalnya hingga memasuki akan purna tugas pada 17 Februari 2021 pengusulan WPR di wilayah Kabupaten Pohuwato tidak menunjukan peningkatan proses, karena terinformasi berkas pengusulan WPR masih berada di tingkat provinsi belum di ajukan ke kementrian ESDM

Bukan saja gagal dalam realisasi WPR namun Syarif Mbuinga lalai pula dalam menjaga Lingkungan

Bahkan saat ini isu penertiban Alat berat di pertambangan mulai mengemuka, lagi-lagi Syarif Mbuinga tak mampu memberi solusi terbaik untuk rakyat yang berprofesi sebagai Penambang

Padahal saat pandemi seperti sekarang ini, salah satu pengerak ekonomi masyarakat adalah hasil dari pertambangan itu sendiri

Tak hanya itu sikapi iIsu Penertiban alat berat, Asosiasi penambang Rakyat Indonesia (APRI) yang dipimpin Limonu Hippy berharap agar Pemerintah Provinsi Gorontalo, pemerintah daerah Kabupaten pohuwato serta Aparat penegak hukum untuk tetap mempertimbangkan berbagai aspek yang akan di timbulkan saat Penertiban itu benar-benar terjadi

“”Sekarang apa harus di tertibkan, harus di hentikan aktifitas tambang?, disisi lain dalam kondisi resesi ekonomi seperti ini kemudian aktifitas tambang yang Satu-satunya bisa mendongkrat perputaran ekonomi di pohuwato bahkan di Gorontalo secara Umum, apa harus di hentikan?”, kata Limonu Hippy

Limonu pun meminta kepada pemerintah daerah baik provinsi dan Kabupaten Pohuwato bisa mempertimbangkan nasib para penambang setelah di terbitkan

“Tentu dalam hal mengambil keputusan dan kebijakan tentu banyak hal yang harus di pertimbangkan, tidak di lihat disisi Lingkungannya, tapi juga harus dilihat dari sisi lainnya seperti ekonomi, Kamtibmas, stabilitas Daerah, yang di harapkan jangan sampai karena usaha masyarakat ini di tutup kemudian orang jadi kehilangan pendapatan, kahilangan pekerjaan, kemudian akan berdampak pada faktor yang yang bersifat Negatif”,

DPC APRI Kabupaten Pohuwato tidak ingin hal Negatif pasca penertiban itu terjadi

Ketua DPC APRI Kabupaten Pohuwato Limonu Hippy mempertanyakan langkah pemerintah daerah terhadap para penambang yang kehilangan pekerjaan setalah penertiban

“Kita Dari APRI tidak mengiginkan itu, kalau memang di hentikan aktifitas tambang?, boleh, tapi apakah pemerintah telah menyiapkan lapangan kerja bagi ribuan penambang yang ada, Apakah pemerintah siap memberi tunjangan hidup para penambang?,

“Sekarang ini jika ada aktifitas tambang yang namanya ilegal, yang namanya PETI Penambang Emas Tanpa Ijin, maka  yang memberikan ruang itu adalah pemerintah, karena masyarakat penambang sudah bermohon untuk bisa dilegalkan, masyarakat penambang ingin bagimana pengelolaan tambang yang ramah lingkungan, tapi karena kelalaian pemerintah yang selama ini tidak serius mengurusi itu, tidak serius merealisasikan apa yang di butuhkan oleh masyarakat”, tegasLimonu Hippy