Lewat Paripurna Istimewa HUT ke-20 Pohuwato, DPRD Apresiasi Juga Beri Kritikan ke Pemerintahan SMS

Berita Baru, Parlemen – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 Kabupaten Pohuwato.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Nasir Giasi didampingi Wakil Ketua Idris Kadji dan Nirwan Due. Sabtu (25/02/2023) di Ruang Sidang DPRD Pohuwato.

Turut hadir Bupati Pohuwato, Saipul A Mbuinga bersama Wakil Bupati, Suharsi Igirisa, Perwakilan Pemrov Gorontalo, Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Boalemo-Pohuwato, Mantan Bupati Pohuwato dua periode, Syarif Mbuinga dan 25 anggota DPRD Pohuwato.

Dalam pidato pembukaannya, Nasir Giasi mengapresiasi jerih payah para pejuang Pohuwato yang telah mendedikasikan dirinya dalam rangka pembentukan Kabupaten Pohuwato yang diperingati setiap tanggal 25 Februari sejak tahun 2003 sampai saat ini.

Tak lupa lupa Ketua DPRD mengapresiasi capaian yang telah dicapai oleh Pemerintahan SMS (Saipul A Mbuinga-Suharsi Igirisa) yang visi mewujudkan Pohuwato Sehat Maju dan Sejahtera (SMS).

“Yang pertama mendapatkan anugerah Adipura ketiga pada tahun 2022, penurunan angka stunting dari 36,4% rilis terakhir menjadi 6,4% merupakan prestasi terbaik diwilayah Indonesia Timur,”beber Nasir Giasi.

Yang ketiga lanjut Nasir, penurunan angka kemiskinan berdasarkan rilis data BPS, kabupaten Pohuwato turun dari angka 18,8 % turun ke angka 17.87% sesuai dengan target visi misi dan RPJMD yang telah disepakati bersama dengan DPRD serta prestasi-prestasi lainnya yang membanggakan masyarakat Kabupaten Pohuwato.

Tentunya, harap Nasir diatas keberhasilan dan kesuksesan tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus ditangani, yang harus diselesaikan oleh pemerintah dibawah kepemimpinan Saipul A Mbuinga dan Suharsi Igirisa.

“Yang menjadi isu utama di daerah ini antara lain, yang pertama masalah bencana banjir yang mengancam setiap saat datang hujan, yang perlu penanganan secara komprehensif antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah pusat,”jelas Nasir.

Kedua, masih maraknya kerusakan lingkungan seperti perambahan hutan seperti hutan lindung, hutan mangrove, daerah aliran sungai, ilegal logging, ilegal fishing, ilegal maining.

“Yang perlu penanganan secara preventif atau perlu dengan refresif melalui penegakan hukum secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”sambung Nasir.

Masih kata Nasir, masalah ketersediaan air bersih dibeberapa Kecamatan dan pelosok desa yang sampai dengan hari ini masih merupakan isue yang serius dikalangan masyarakat.

“Yang keempat masalah tuntutan masyarakat Pohuwato khususnya yang bergerak di bidang penambangan tradisional terhadap keberpihakan pemerintah daerah untuk mewujudkan kembali izin pertambangan rakyat (IPR),

Yang kelima masalah pengangguran dan ketersediaan lapangan pekerjaan ditambah dengan pembatasan penerimaan dan pemberhentian tenaga honor daerah yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.

“Serta masalah-masalah lainnya yang perlu penanganan serius dari pemerintah daerah dan DPRD Pohuwato,”tandas Nasir.

Sebagai informasi, turut hadir juga, para mantan Wakil Bupati Pohuwato, Yusuf Giasi, Amin Haras, para Bupati dan Wakil Bupati se Provinsi Gorontalo, Ketua-ketua DPRD Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan serta Kemahasiswaan.