Kecam Pemukulan Rekannya, Ketua FKH Minta Forkopimda Tegas dan Terbuka Soal Hasil LAB

Berita Baru, Pohuwato, Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH), Abdul Hamid Toliu mengecam serta menyayangkan terkait polemik kericuhan yang terjadi wilayah pertambangan Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, belum lama ini.

Dimana menurut Ketua FKH Pohuwato, Abdul Hamid Toliu, dirinya sangat menyayangkan pemukulan aktifis yang merupakan rekannya sesama aktivis di wilayah pertambangan.

“Apalagi hal itu di saksikan oleh Forkompinda, Bupati, Kapolres, Dandim dan Kejari, ini ad apa rupa tidak ada ketegasan terhadap hal itu, dimana wibawa dan kehormatan institusi negara kalau begini jadinya,”tanya Hamid dengan penuh kekesalan. Senin (12/7) kepada wartawan Beritabaru.co

Menurut Hamid, atas kejadian itu bahwa hal ini seolah-olah hanya sebagi setingan untuk menutup wilayah pertambangan yang disinyalir berdampak terhadap fasilitas seperti pipa PDAM.

“Kami merasa ane,  apalagi tim yang turun melihat dan meyaksikan alat berat berada di wilayah lokasi pertambangan tapi sampai sekarang tidak ada tindakan dari pihak kepolisian,”ungkapnya.

Lebih parah lagi, Hamid Toliu sebagai Aktivis lingkungan mengulas secara eksplisit kaitan dengan hasil lab dari Lab Manado kaitan indikasi tercemarnya air sawah.

“Hasilnya secara umum paramater total padatan terlarut sudah melewati baku mutu air nasional kelas II lampiran VI PP 22/2021; (Padatan terlarut fisikly keliatan jelas terjadiny kekeruhan),”lanjutnya.

Lanjut kata Hamid, untuk air sawah menurut data yang dikantonginya ditemukan senyawa nitrit yang telah melewati baku mutu.

“Nitrit berasal dari nitrat yg tereduksi, biasanya terjadi pada kondisi air yang tidak beroksigen (air yang keruh), nitrat dan nitrit di air berasal dari sisa- nitrogen yang terbuang ke lingkungan dan biasanya dikandung oleh pupuk urea dan sejenisnya,”paparnya.

Dimana pada sedimen ditemukan mercury dan pada titik sampel sawah kandungan mercury telah melampaui baku mutu 0,61 mg/kg dry dr baku nya 0,03 mg/kg lamp P 101/2018,”sambungnya.

Hamid Toliu juga mempertanyakan hasil Forkompinda yang melakukan kunjungan kelokasi tersebut.

“Kunjangan yang dilakukan hasilnya apa?, dan rekomendasi yang keluar dari pemerintah daerah dimana, kami harap keterbukaannya,”pungkasnya.

Terakhir, Hamid menegaskan sebelum WPR direaliasasikan oleh pemerintah, semua aktifitas di pertambangan masih tanpa ijin atau illegal, olehnya harus di tertibkan terlebih dahulu.

“Apakah kita masih mau mengelak? atau nanti ada korban baru kita sadar, mohon kepada pemerintah daerah jangan menutup mata, dan kepada aparat penegak hukum bisa tegas menyikapi persoalan diatas sebelum semuanya makin parah dan mengorbankan nyawa manusia di bumi panua,”tegasnya.