DPRD Pohuwato Bakal Temui Gubernur Gorontalo Perjuangkan Pembayaran Tali Asih Penambang 

Berita Baru, Parlemen – Suara penambang rakyat menggema tanpa kejelasan dari pihak perusahaan dan pemerintah provinsi (Pemrov), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato akhirnya menjadwalkan pertemuan resmi dengan Gubernur Gorontalo. 

Pertemuan tersebut akan berlangsung pada Rabu (22/10/2025) pukul 13.00 WITA, dan menjadi langkah penting dalam mencari solusi atas polemik yang membelit sektor pertambangan rakyat di Pohuwato.

Langkah ini merupakan bentuk tanggapan DPRD terhadap desakan masyarakat penambang yang terus memperjuangkan hak mereka, khususnya terkait pembayaran tali asih dan legalitas aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Hamdi, mengungkapkan bahwa surat permohonan pertemuan telah disampaikan secara resmi dan diterima langsung oleh Gubernur Gorontalo sebagai dasar pelaksanaan agenda tersebut.

“Kami sudah melayangkan surat langsung ke Gubernur Gorontalo. Surat ini menjadi dasar agar pertemuan tersebut berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Hamdi saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para penambang, Selasa (21/10/2025).

Hamdi berharap, pertemuan itu tidak hanya menjadi ajang komunikasi, tetapi mampu menghasilkan keputusan konkret yang berpihak pada kepentingan masyarakat tambang.

“Alhamdulillah, surat kami sudah diterima. Kami dijadwalkan bertemu besok pukul 13.00 WITA di Provinsi Gorontalo,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Pohuwato akan didampingi oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Wakil Bupati Pohuwato.

“Informasi terakhir, beberapa OPD dan Wakil Bupati juga akan hadir. Ini bentuk keseriusan dan komitmen kami dalam mengawal aspirasi masyarakat penambang,” tegas Hamdi.

Meski demikian, di lapangan masih muncul keraguan dari sebagian penambang, yang menilai pemerintah provinsi belum menunjukkan keseriusan penuh dalam menangani masalah tersebut. Mereka berharap pertemuan ini dapat menjadi titik balik penyelesaian konflik tambang, bukan sekadar agenda seremonial tanpa hasil nyata.