Wakil Ketua I DPRD Pohuwato Desak Pemda Bentuk Tim Khusus Percepat Realisasi WPR

Berita Baru, Parlemen – Demi meminimalisir konflik di masyarakat, Wakil Ketua I DPRD Pohuwato, Idris Kadji mendesak kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk tim gabungan atau tim khusus dalam percepatan realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Idris Kadji didampingi Ketua Fraksi Golkar Al’Amin Uduala dan Ketua Fraksi PKB, Abdullah Diko, usai menerima aksi unjuk rasa LSM Labrak Pohuwato, Senin, (12/7).

Dalam kesempatan itu, Idris Kadji menyampaikan bahwa dirinya sebagai lembaga legislatif memiliki keseriusan dalam pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

“Kami ingin Pemda, dalam hal ini Bupati Pohuwato agar membentuk Tim gabungan dalam pengurusan WPR dan IPR, dan melibatkan, tokoh masyarakat, aktivis LSM, pemerintah dan DPRD,”ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa saat diwawancarai wartawan Beritabaru.co

Kemudian, Idris Kadji menambahkan sebagaimana tim khusus tadi, merupakan penanggungjawab mengurus pertambangan yang saat ini banyak menuai kontroversi.

“Kami di komisi III sudah menghubungi Kementerian cuman masih di tolak karena adanya pandemi saat ini dan belum menerima yang dari luar daerah,”cetusnya.

Melalui kesempatan itu juga mengutarakan upaya lembaga DPRD Pohuwato dalam mengawal percepatan realisasi wilayah pertambangan rakyat atau WPR.

“Saat menghubungi Staf Gubernur bahwa permohonan tersebut sudah dikirim ke kementerian, namun hal ini masih belum kami cek secara langsung karena masih pandemi Covid-19,”ungkapnya.

Terakhir, dirinya sebagai pimpinan DPRD, menyarankan untuk kepada Pemda mencari solusi untuk kepentingan bersama dan mengundang semua elemen masyarakat penambang untuk mengevaluasi sudah sejauh mana proses WPR dan IPR.

“Harapan kami, mari sama-sama saling menjaga lingkungan, silahkan menambang tapi perhatikan lingkungan agar tidak ada yang di rugikan,”tegasnya. (SAN)