Waka I DPRD Hamdi Alamri Soroti Penyalahgunaan Rekomendasi BBM Bersubsidi

Berita Baru, Parlemen – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pohuwato , Hamdi Alamri, menilai persoalan distribusi BBM subsidi sudah menjadi fenomena yang merata di seluruh kecamatan di Pohuwato. Beberapa kelompok masyarakat bahkan sudah mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut persoalan ini.

 “Jika pansus dibentuk, saya jamin rekomendasi pasti akan keluar. Dan kalau itu terjadi, SPBU yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi akan kita dorong untuk dicabut izinnya,” ujar Hamdi.

Ia menegaskan, DPRD tidak alergi terhadap penambang, petani, atau nelayan yang menggunakan BBM subsidi, namun yang dibutuhkan adalah kesetaraan dan keadilan dalam distribusinya.

DPRD mendorong Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan melakukan tinjauan ulang terhadap penerbitan rekomendasi BBM subsidi. Data realisasi penggunaan harus diverifikasi, dan setiap rekomendasi wajib dievaluasi efektivitas dan potensi penyalahgunaannya.

 “Kalau tidak segera ditertibkan, petani, nelayan, bahkan sopir angkutan bisa semakin sengsara. Ada satu SPBU yang hanya menyalurkan BBM ke kendaraan di bawah 2.000 liter, ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat,” tambah Hamdi.

Menyusul berbagai tudingan terkait dugaan penyalahgunaan rekomendasi BBM subsidi, pihak SPBU Marisa. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Pohuwato, pengawas SPBU memberikan klarifikasi mengenai mekanisme penerimaan dan pencatatan rekomendasi dari konsumen.

Perwakilan SPBU menjelaskan bahwa setiap rekomendasi yang diterima terlebih dahulu diverifikasi keabsahannya, termasuk memastikan apakah surat tersebut benar-benar berasal dari dinas teknis terkait dan telah mendapatkan tanda tangan serta cap resmi dari dinas maupun aparat kepolisian.

“Kami membaca dan memeriksa apakah rekomendasi tersebut benar-benar dikeluarkan oleh dinas dan telah diketahui serta disahkan dengan cap dari dinas dan tanda tangan pihak kepolisian. Jika lengkap dan sah, baru kami terima,” jelas pengawas SPBU Marisa.

Pihak SPBU mengungkap bahwa rekomendasi yang paling sering menimbulkan permasalahan berada pada jenis BBM solar. Untuk itu, setiap surat rekomendasi yang masuk dicatat dan didokumentasikan secara teliti.

 “Kami buat dokumentasi dari setiap rekomendasi yang masuk agar jika terjadi masalah di kemudian hari, kami bisa mempertanggungjawabkannya,” tambahnya.

Sebagai contoh, dijelaskan bahwa terdapat rekomendasi dari Dinas Pertanian atas nama Saipul Ome dengan kuota pengambilan BBM subsidi sebesar 83 liter. Namun dalam praktiknya, pengambilan tercatat hingga 130 hingga 150 liter per tiga hari. Pihak SPBU memastikan bahwa semua pencatatan tetap mengikuti batas kuota dan tidak ada kelebihan dalam penyaluran.

Pihak SPBU juga menegaskan bahwa seluruh proses pencatatan dan distribusi BBM subsidi telah terintegrasi dalam sistem digital yang mampu mendeteksi ketidaksesuaian atau manipulasi. 

“Seluruh transaksi terbaca secara otomatis oleh sistem. Jadi tidak mungkin ada manipulasi dari pihak kami,” tegasnya.