Terima Aspirasi PPMB dan Masyarakat, Waka DPRD Hamdi Alamri Warning Perusahaan

Berita Baru, Parlemen – Saat menerima Aspirasi dari paguyuban persatuan pelajar Mahasiswa Buntulia (PPMB) dan masyarakat Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pohuwato, Hamdi Alamri memberikan warning pihak perusahaan.

Dalam pantauan awak media ini Waka Hamdi Alamri sendirian menerima masa aksi di depan gedung DPRD Kab Pohuwato, Hamdi menegaskan agar pihak perusahaan dapat memberikan penjelasan yang terang-menderang terkait dengan beberapa isu liar yang sementara berkembang di Kabupaten Pohuwato.

“Yang pertama tentang persoalan 51% kepemilikan KUD yang sudah dialihkan ke Perusahaan itu harus jelas. Harus ada pernyataan resmi secara jelas dari perusahaan itu benar atau tidak,” ujar Politisi Partai Gerindra itu usai menerima aksi demonstrasi PPMB, Selasa (22/9/2025).

Kedua, terkait persoalan ganti rugi lahan yang sampai dengan hari ini belum terselesaikan.

“Saya sudah bicara dengan Direktur Perusahaan PT. Pets yang menyatakan siap menunggu tetapi dengan asumsi mereka bahwa dimana yang belum terbayarkan ada 100 lebih. Sementara menurut masyarakat ada yang 400 lebih, 500 lebih, bahkan ada yang sampai dengan 600 lebih,” ungkap Hamdi.

“Kami telah menyiapkan data terkait itu dan akan menunggu waktu bertemu dengan PT. PETS untuk dibicarakan sebenarnya data real ini yang mana,” tambah Hamdi.

Yang ketiga lanjut Hamdi, terkait dengan persoalan alih profesi yang dijanjikan oleh perusahaan. Dan yang paling penting diantara itu kata Hamdi adalah Royalty, tentang CSAR. 

Selain itu kata Hamdi, terkait saluran air bersih yang terputus yang menurut masyarakat itu adalah ulah dari perusahaan. 

“Kami meminta ada jawaban balik dari perusahaan karena ini bicara air bersih yang menjadi kebutuhan mendasar. Sehingga kami meminta ada kejelasan. Jangan biarkan kami saja yang berhadapan dengan rakyat, Tetapi perusahaan Wajib menjawab seluruh persoalan ada didalamnya,” tegas Hamdi.

Pada dasarnya kata Hamdi, Pemerintah Kabupaten Pohuwato tidak menolak dengan adanya investasi. Karena disadari bahwa Pohuwato membutuhkan Investasi dengan adanya tambahan Royalti kaitannya dengan ketambahan Fiskal secara nasional yang lagi morak-marik, maka investasi menjadi salah satu jawaban.

“Tetapi yang perlu dititiberartkan adalah, jangan sampai Investasi malah menimbulkan malapetaka. Sama halnya seperti yang disampaikan Massa Aksi PPMB tadi,” pungkas Wakil Ketua DPRD.

Hamdi Alamri juga membantah asumsi masyarakat jika DPRD dan Pemerintah Daerah dianggap menjadi pelindung perusahaan.

“Terkesan bahwa DPRD dan Pemerintah Pemerintah Daerah seakan-akan menjadi pelindung perusahaan. Sehingga kami tegaskan bahwa kami bukan humasnya perusahaan,” tandasnya. (**)