Berita Baru, Jakarta – Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Program Gender Leader Seminar (GLEADS) untuk menciptakan inovasi pengelolaan hutan agar memberikan kesetaraan hak kepada laki-laki dan perempuan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas Kuswandono pada podcast seri ke-5, Publikasi dan Diseminasi Praktik Baik: Perempuan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dengan tajuk “Pengarusutamaan Gender dan Konservasi".

“Sekitar 125 ribu hektar kawasan Taman Naisonal Way Kambas ini tidak ada hutan penyangga, langsung berbatasan dengan pekarangan masyarakat. Pekarangan masyarakat itu adalah desa bentukan baru dari transmigran yang dilakukan pemerintah secara bertahap,” ujar Kuswandono.

Menurutnya, kesadaran masyarakat transmigran generasi awal mungkin masih tinggi untuk berkolaborasi bersama pengelola taman nasional dalam mengantisipasi potensi keluarnya hewan dalam hutan, sehingga mereka dapat menjaga ladang tanaman mereka.

“Tetapi informasi itu apakah akan selalu tertransfer kepada generasi berikutnya? Belum tentu, ini yang menjadi tantangan kita misalnya ketika terjadi korban yang menimpa kepala keluarga dan ia tidak tertolong, akhirnya yang dipaksa menjadi kepala keluarga kan perempuan disitu, bahkan anaknya pun jadi korban,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Kuswandono, persoalan seperti itu harus benar-benar diperhatikan oleh pengelola kawasan hutan maupun taman nasional agar merancang program yang mengakomodasi hak yang harus didapatkan oleh perempuan dan anak-anak.

“Ini yang ingin saya sampaikan, ternyata dengan pengarusutamaan gender yang bisa diintegrasikan kedalam perencanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan hutan benar-benar menjadi penting,” tegas Kuswandono.

“Dengan kegiatan GLEADS ini benar-benar kami diingatkan ada sesuatu yang harus diperhatikan yang mempunyai hak yang sama,” jelasnya.

Berita Baru, Jakarta – Setara Bersama untuk Pembangunan yang Semakin Tangguh merupakan tema besar dalam Festival Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2021. Tema tersebut diharapkan selalu menjadi semangat KLHK untuk mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Dalam Serial Podcast pertama, sebagai bagian dari rangkaian Festival Gender KLHK 2021, Kepala Biro Kepala Biro Perencanaan KLHK, Apik Karyana mengatakan bahwa untuk mewujudkan pengarusutamaan gender yang paling penting adalah komitmen dari berbagai level di setiap kementerian, termasuk di KLHK.

“Di KLHK, Bu Menteri Siti Nurbaya itu sangat komitmen dalam rangka bagaimana  mewujudkan kesetaraan gender di kementerian ini,” kata Apik dalam Publikasi dan Diseminasi Praktik Baik: Perempuan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dengan tajuk “Harmonisasi Pengarusutamaan Gender di KLHK dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Bersama atau SGDs” di channel YouTube Beritabaru.co, Jumat (10/12).

Apik, yang juga sebagai Koordinator Pokja Pengarusutamaan Gender di KLHK,  menyebut, Festival Gender merupakan bagian dari ide besar di KLHK dengan melibatkan semua jajaran di KLHK , mulai dari pengambil keputusan hingga di tingkat staf untuk satu gerakan massal memperbincangkan arus pengutamaan gender.

“Bahkan kemarin, di dalam COP ke-16 di Glasgow, salah satu tema  yang diangkat adalah masalah kesetaraan Gender yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan dalam rangka untuk membangun bagaimana sebenarnya peran gender dalam pembangunan berkelanjutan yang dilihat dari aspek leadershipnya dalam bingkai Sustainable Development Goals (SGDs),” jelasnya.

Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan juga menyebutkan bentuk komitmen KLHK dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender, mulai aspek regulasi, program dan kegiatan hingga pemanfaatannya.

“Dalam konteks jabatan struktural, saya kira kementerian ini yang paling banyak mengangkat, baik eselon 1, 2 dan 3 itu berasal dari kaum perempuan. Ini salah satu bentuk komitmen dari pimpinan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dimulai dari pengisian jabatan,”

Apik juga menyebut bentuk implementasi dalam regulasi. Permen LHK Nomor 31 yang mengatur bagaimana pengarusutamaan gender dilaksanakan,  dari perencanaan, penganggaran pelaksanaan, sistem monitoring evaluasi menjadi satu kesatuan yang utuh.

“Termasuk juga kampanye-kampanye serta bagaimana memberikan akses terhadap perempuan agar mendapatkan partisipasi baik, pelaksanaan di dalam konteks pelaksanaan juga dilibatkan, pelaksanaannya dilibatkan, hampir manfaatnya juga terlibat,”

Menurut Apik, sebagai Kepala Biro Perencanaan pihaknya terus berupaya melakukan praktek-praktek baik dalam upaya mendorong dan mempercepat pengarusutamaan gender di lingkungan KLHK untuk  mewujudkan keadilan gender dan  kesetaraan gender. Tetapi dalam perjalanannya tidaklah mudah.

“Banyak hal-hal yang menyangkut tradisi, religi, unsur sosial, bahkan unsur yang menyangkut masalah birokrasi dan lain sebagainya. Tetapi tentu terus berjuang bagaimana agar pengarusutamaan gender itu terwujud di kementerian yang besar ini,” teranganya.

Lebih lanjut ia juga menegaskan bahwa, kaum perempuan banyak melakukan praktek-praktek baik dalam menjaga hutan dan lingkungan hidupnya. “Keadilan Gender sebenarnya sudah ada masyarakat hukum adat sejak lama. Dan sekarang kita ambil praktek-praktek itu untuk lebih dikembangkan. Itu yang kita lakukan,” tukasnya.