Sempat Tegang, RDP Komisi II DPRD Terhadap BRI Cabang Marisa, Ini Solusinya

Berita Baru, Pohuwato – DPRD Kabupaten Pohuwato melalui Komisi II melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak perbankan Bank BRI Cabang Marisa.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Rizal Pasuma tersebut sempat tegang, pasalnya pihak Bank BRI Cabang Marisa dituding tidak kooperatif  dalam mengurus bantuan sosial UMKM di Pohuwato.

Panjang pembahasan,  rapat yang digelar di ruang Rapat DPRD Pohuwato itu, dalam pantauan awak media; Rizal Pasuma meminta antara  masyarakat dan pihak BRI Marisa bisa duduk bersama mencarikan sosusi kaitan dengan persoalan pemblokiran rekening dan ketidakpastian pemberian bantuan sosial UMKM tersebut.

“Saya minta kepada pimpinan Bank BRI Cabang Marisa, kebetulan masih baru bisa duduk bersama masyarakat Pohuwato untuk mencarikan solusi terbaik dan tanpa ada pihak yang dirugikan” ucap Rizal Pasuma

Rizal juga menyampaikan apapun masalah yang dihadapi oleh masyarakat pasti akan melapor ke mereka sebagai wakil rakyat.

“Apapun masalah yang dihadapi oleh masyarakat pasti datangnya kekami untuk mengeluhkannya, olehnya kami percaya pimpinan cabang BRI Marisa walau masih baru bisa menyelesaikan dengan cara baik-baik setiap keluhan masyarakat” Harap Rizal politisi wilayah barat Pohuwato Partai Golkar itu.

Sementara kepada peserta rapat yang hadir pimpinan Bank BRI Cabang Marisa, mengiyakannya dan akan mencarikan solusi bersama baik itu kaitan dengan adanya pemblokiran maupun tidak lolosnya salah satu masyarakat kaitan dengan bantuan UMKM.

“Kami terbuka, kami sebagai perusahaan perbankan, dengan motto melayani dengan setulus hati, pasti kami terbuka dengan siapapun untuk melayani masyarakat Pohuwato” pungkas Pinca Bank Bri Marisa, Abdul Muis yang baru menjabat empat hari itu.

Untuk diketahui rapat dengar pendapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perindagkop Zulkifli Umar, Anggota Komisi II Iwan Abay, Akbar Baderan, Nirwan Due, Ariono Dukalang serta dua orang masyarakat yang mengeluhkan kaitan permasalahan pemblokiran rekening dan ketidakpastian bantuan UMKM. (San)