Rakyat Penambang Menderita, Pemda dan DPRD Pohuwato Tutup Mata

Berita Baru, Pohuwato – Maraknya penertiban alat berat di wilayah pertambangan Kabupaten Pohuwato membuat DPC APRI Pohuwato mendesak Bupati Pohuwato untuk mengambil sikap jika tidak akan banyak masyarakat akan kehilangan pekerjaan.

“Tambang di Pohuwato benar belum mempunyai izin (ilegal) tapi bukan berarti Pemda dan DPRD menutup mata atas polemik ini karena tambang telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan daerah ini”ungkap Sekretaris DPC APRI Pohuwato Herman Moigo, S.P.,M.Si, kepada wartawan Beritabaru.co, Rabu (17/3/2021) dalam rilis resminya.

“Bicara ilegal ada banyak wilayah di Pohuwato yang saat ini dihuni dan menjadi mata pencaharian masyarakat contoh tambak yang berada di kawasan cagar alam tanjung panjang dan lahan pertanian yang berada di cagar alam panua itu tidak di benarkan (ilegal) tapi tidak pernah di persoalan”kata Herman.

“Sehingga menurut kami ini tidak adil sehingga kami berharap Pemda Pohuwato harus berani mengambil sikap karena rakyat membutuhkan pemerintah dan legislatif dalam dalam persoalan ini” tandasnya

Lanjut Herman, tambak dan tambang statusnya sama ilegal terus mengapa hanya bagian Wilayah tambang yang sering di persoalkan dan di tertibkan “sementara itu menjadi mata pencaharian masyarakat lokal Pohuwato jangan sampai slogan Bupati terpilih sehat maju sejahtera tidak mengakomodir kepentingan rakyat penambang” imbuhnya

Lanjut Herman, begitu juga DPRD Pohuwato tidak mengambil sikap, tidak ada satu anggota DPRD Pohuwato yang berani angkat bicara terhadap tambang di Pohuwato.

” Oleh Nya kami DPC APRI mendesak PEMDA DAN DPRD POHUWATO untuk segera turun tangan dan bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat penambang, sementara WPR dan IPR yang dijanjikan belum ada.”Tegasnya.