Pilkada Semakin Dekat, Penjabat Sekda Pohuwato Ingatkan ASN Jaga Netralitas

Berita Baru, Pohuwato -Setelah dilakukannya Deklarasi Gerakan Netralisasi ASN dan penandatanganan pakta Integritas Netralisasi Aparatur Sipil Negara  (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.

Menindaklanjuti hal itu maka seluruh Pimpinan OPD dan Camat melakukan hal serupa bagi pegawai dilingkungan kerjanya masing-masing. Jum’at (28/8)
Bertempat di gedung panua kantor bupati seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) melakukan penandatanganan pakta integritas yang disaksikan oleh Penjabat Sekda Iskandar Datau.

“Ya, siapa saja yang merasa sebagai ASN maka wajib menandatangani pakta integritas ini. Untuk Setda atau pegawai kantor bupati dilakukan pada hari ini dan saya adalah atasan langsung yang turut menandatanganinya”, Jelas Penjabat Sekda, Iskandar Datau saat bertindak sebagai atasan langsung yang menandatangani semua pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh pegawai di lingkungan Setda.

Ditambahkan Iskandar Datau bahwa penandatanganan pakta integritas ini adalah tindaklanjut dari penandatanganan yang telah dilakukan pada Senin kemarin. Dimana penandatanganan pakta integritas bukan saja bagi pimpinan OPD ataupun camat melain kukan semua Pegawai ASN.

“Untuk itu diminta kepada seluruh pegawai ASN tanpa terkecuali baik di kecamatan maupun di kabupaten agar patuh dalam aturan sebagaimana pada pakta integritas ini. Terutama menghindari perbuatan yang mengarah pada dukungan politik, apalagi pohuwato merupakan salah satu daerah yang menggelar hajatan pesta demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato 2020”

ASN diminta untuk menghindari keberpihakan serta tidak melakukan hal-hal yang melanggar disiplin sebagai ASN, karena sudah jelas sanksinya berat bagi ASN yang terjun maupun terlibat pada partai politik karena kedepan ini kita akan menghadapi momen pesta demokrasi Pilkada Pohuwato 2020.

“Olehnya kembali saya ingatkan dan pertegas pakta integritas ini, ASN adalah abdi negara yang bersifat netral dan menjaga netralisasinya sebagai aparatur sipil negara”. tutupnya Jum’at (28/8) (ST)