PB KPMIP Evaluasi Program Pemerintah Daerah

Penulis Yopin Polutu, SH (Ketua Umum PB KPMIP)

Berita Baru, Pohuwato – Perayaan HUT Pohuwato Ke-20 menjadi momentum menarik dalam melirik pencapaian Prestasi Para Pemangku Kebijakan di Bumi Panua Pohuwato, sebuah perjalanan panjang terbentuknya Kabupaten Pohuwato tidak lain adalah perjuangan Para Pahlawan Pohuwato, jasa-jasa mereka tentu akan terus kita kenang dan terukir sepanjang masa dan kita perlu meneruskan estafet perjuangan mereka terutama mendorong dan ikut terlibat dalam Pembangunan Kabupaten Pohuwato.

Rapat Paripurna Dewan yang dilaksanakan Jum’at 25 Februari 2022 bertempat diruang sidang DPRD Pohuwato dibanjiri para tamu undangan dari elit-elit pejabat-pejabat tinggi baik dari Pusat, Kabupaten dan organisasi-organisasi Daerah. Banyak hal menarik setelah kita mendengar Paparan dari DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dimana capaian prestasi Pemerintah Daerah baik dari segi kesehatan, kemiskinan serta angka pengangguran.

Dimana capaian stunting dari 34,6 persen tahun 2017, tinggal 6,4 persen dipenghujung tahun 2022, sedangkan angka kemiskinan 18 persen sekian menjadi 17 persen lebih dan prestasi lain hinga mendapat penghargaan dari tingkat pusat. Akankah capaian prestasi itu menutup mata kita melihat kembali prestasi yang belum tercapai dan apakah prestasi itu telah berbanding lurus dengan keadaan dilapangan, jawabannya belum.

Mari kita memprospek kembali beberapa kejadian di Bumi Panua Pohuwato, beberapa kasus yang sempat melanda diantaranya:

1. Kasus Septic Tank Pohuwato yang sampai begulir ke meja hijau, hingga beberapa orang yang terlibat telah divonis dipengadilan, bahkan masih juga terdapat beberapa oknum yang mencuat dalam fakta yang masih menjadi senter clas Publik, akankah hal ini memperbaiki tatanan Birokrasi Daerah? Tentu tidak solusinya adalah mereformasi Birokrasi hingga pada tatanannya dengan memperkuat integritas jabatan dalam menjalankan roda pemerintahan;
2. Kasus ilegal loging yang masih terus membanjiri dinding-dinding publik, yang terus menjadi konsumsi kita semua yang enggan belum mendapatkan solusi terbaik dari Pemerintah Daerah, khususnya memperkuat tatanan hukum sebagai bentuk penyadaran kepada oknum-oknum yang terlibat pada ilegal loging;
3. Kasus Narkoba yang baru-baru inipun pada tahun 2023 melanda salah satu Oknum Kades di Bumi Panua Pohuwato, apakah yakin hanya itu saja yang terlibat dalam Narkoba/Barang haram tersebut, ataukah masih ada Target Operasi Kepolisian yang belum terungkap ke permukaan, bila masih ada maka harus terus diungkap kepermukaan jangan-jangan ada pejabat maupun mantan pejabat yang ikut terlibat dengan barang haram tersebut, agar kita semua merasakan betapa pentingnya keadilan di negara ini;
4. Kasus kejahatan yang ditangani oleh Polres Pohuwato pada tahun 2022 dimana tercatat mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 153 Laporan tindak kejahatan penganiayaan diterima oleh Polres Pohuwato, inikah harus membuka mata kita betapa pentingnya untuk segera melakukan penyelesaian-penyelesaian kasus tersebut;
5. Kasus BST dikecamatan Popayato Timur kabupaten Pohuwato pada tahun 2022 yang terus bergulir, dimana Polres Pohuwato menaikan kasus tersebut ke tahap Penyidikan, hingga 1900 orang yang harus diperiksa, apakah ini masih akan terus bergulir, ataukan akan berhenti pada tahap selanjutnya?, dan inikah yang disebut mengurangi angka kemiskinan, padahal dalam prakteknya masih juga terjadi penyalahgunaan bantuan yang diperuntukan untuk kebutuhan masyarakat;
6. Kasus dugaan penganiayaan salah Oknum Pers dibumi Panua Pohuwato yang telah masuk laporan ke Polres Pohuwato, padahal ini sebetulnya membuat Publik geger sebab wartawan yang dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugasnya malah mendapatkan perlakukan yang tidak layak;
7. Kasus penyelundupan BBM jenis BBM premium yang sempat mencuat kepermukaan yang hingga berproses hukum, apakah kita yakin penyelundupan BBM belum berhenti, apakah ada rekomendasi yang secara transparan dari dinas perikanan untuk pengambilan BBM yang diperuntukan untuk nelayan?
8. Beasiswa Daerah yang diperuntukan untuk Bantuan Mahasiswa yang sementara melaksanakan tudi malah terkesan tidak transparan, sebab pada tahun 2022 mengalami silfa tahunan, berarti terlihat jelas ada sebuah pekerjaan yang tidak maksimal dalam memanfaatkan pengelolaan Beasiswa tersebut, padahal prosesnya panjang hingga berlarut-larut pencairannya dan mendapatkan protes maupun kritikan dari kalangan organisasi Daerah;
9. Turunnya angka pengangguran di Bumi Panua Pohuwato apakah berbanding lurus dengan fakta yang ada dilapangan?, bila tidak berbanding lurus bagaimana mungkin itu bisa disebut Prestasi, padahal kita tidak mengetahui jelas presentasi tenaga kerja lokal asal Putra Putri Pohuwato yang telah ditempatkan oleh daerah diperusahaan mana saja. Seharusnya Pemda memaparkan secara detail tenaga kerja lokal yang ada, bila perlu isi kerjasama pemerintah dengan investor lebih dibuka kepermukaan apa saja isi perjanjian yang harus dievaluasi bersama;
10. Pejalanan Dinas DPRD Pohuwato yang setiap tahun dialokasikan sangat besar, tentu membuat kita menyadari harusnya ada evaluasi terhadap perjalanan Dinas tersebut, apakah berbading lurus dengan hasil yang ada dilapangan, jangan-jangan ini malah terkesan ABS Asal Bapak Senang.

Seperti halnya perjalanan dalam pemantuan Program Pemerintah Daerah yakni MOU Pendidikan antar Pemerintah Daerah dengan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Mou tersebut terlalu banyak di Daerah ini dan bahkan masih berlaku akan tetapi ternyata implementasi dari isi perjanjian itu tidak terlaksana dengan baik, bahkan alokasi penganggaran tahun 2022 hingga 2023 tidak ada bagi mereka yang melaksanakan studi, dan apakah kita hanya ingin mengantongi Apresiasi dari SDM Kementerian Republik Indonesia, namun daerah sendiri tidak memperhatikan keberadaan bantuan beasiswa untuk mereka, inikah yang disebut dengan prestasi?;

11. Terlalu banyak Daerah mengurusi Beasiswa Kedokteran, hingga menyepelekan Beasiswa Politeknik Pertanian malang. Padahal kita mengetahui bersama tidak terbuka kepermukaan siapa saja yang mendapatkan Beasiswa tersebut, apakah hal itu benar-benar dari golongan masyarakat yang tidak mampu atau jangan-jangan sengaja ditutup yang terjadi titip menitip anak atau keluarga pejabat?, seharusnya perlu dibuka kepermukaan, jangan ditutupi sebagai bagian transparansi ke publik. Seharusnya beasiswa politeknik pertanian malang juga terus diperhatikan oleh karena Pohuwato fokus pada ketahanan pangan yang membutuhkan SDM pohuwato;
12. Kerjasama Pemerintah daerah dengan Investasi, inipun membuat kita harus mengevaluasi sebab entah bantuan Corporate social responsibility atau CSR tidak transparan, padahal CSAR harusnya menjadi keseriusan kita semua agar dibuka kepermukaan.

Dan masih banyak lagi persoalan daerah yang harus dibuka kepermukaan Publik agar berjalan secara transparan dalam menciptakan Good Gavernance, untuk itu perayaan HUT Pohuwato ini kami memberikan hadiah kepada kado Raport Merah untuk Pemerintah dan DPRD Pohuwato dan segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih terjadi di Bumi Panua Pohuwato;