Ketua Apdesi Pohuwato Pertanyakan Pembiayaan Vaksinasi di Tingkat Desa

Berita Baru, Pohuwato– Vaksinasi Masal yang merupakan target dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka membuat hard imunity (kekebalan tubuh) tampaknya mulai berpolemik.

Ketua Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pohuwato angkat bicara. Pihaknya mempertanyakan lembaga mana yang sebenarnya bertanggungjawab terhadap pembiayaan Vaksinasi Massal di tingkatkan Kecaman maupun desa.

“Menurut saya penting masyarakat untuk melakukan vaksin sebenarnya, nah ketidakpastian soal biaya ini, entah ini ada biaya di daerah, disatuan gugus tugas, di Dikes, ataukah di puskesmas, ini yang tidak jelas,” ucap Ketua Apdesi, Sirwan Mohi kepada wartawan media ini, Sabtu (08/01) via telepon WhatsApp.

Dalam penyampaiannya, dari kemarin hingga saat ini Desa yang memfasilitasi semua, dari tempatnya, makan minumnya dan biaya lainnya, menurutnya ini yang harus diperjelas.

Sekarang pemerintah daerah berpikir bahwa di dana desa itu ada 8 % dana untuk pencegahan Covid-19. “Tapi jangan salah dulu, semua dari mekanisme itu, baik dari PMK, Permendes tentang dana desa, kemudian juga Perpres yang baru-baru diteken, itu tidak ada menyebut berapa persen untuk Vaksinasi ,” tuturnya.

“Mereka para tenaga kesehatan berasumsi bahwa 8% itu untuk Vaksinasi, itu keliru. Tidak ada acuan, tidak ada mekanisme yang menyebutkan bahwa biaya 8% itu diperuntukkan untuk Vaksinasi, itu diperuntukkan untuk pencegahan Covid-19 diluar daripada Vaksinasi,” paparnya.

Lanjut Kades Motolohu Selatan bahwa hal itu diluar dari 8% yang ad diaturan, karena persoalan Vaksinasi adalah urusan daerah.

“Saya yakin dan percaya bahwa ini ada operasionalnya, tapi pelaksanaannya itu di tingkat desa bahkan saya berpikir bahwa tahun ini itu alangkah baiknya sampai ketingkat dusun supaya lebih maksimal ini Vaksinasi,” ujarnya.

“Akan tetapi pembiayaannya juga diperjelas, supaya ini tidak saling berharap. Mengapa di wilayah kecamatan lain itu belum maksimal Vaksinasi karena mereka masih saling berharap soal pembiayaan, ketika melaksanakan Vaksinasi siapa yang akan menanggung, ” sambungnya.

Terakhir selaku Ketua Apdesi Pohuwato, Sirwan Mohi berharap agar Pemerintahan Daerah memperjelas kaitan hal yang ia telah utaran diatas.

“Harapannya pemerintah daerah membuat edaran, apa tugas kepala desa dan aparat desa dalam pelaksanaan vaksinasi. Karena baik PMK, Permendes itu tidak ada rujukan aparat desa dalam urusan Vaksinasi,” harapnya.