Habis di Perjanjian, Pemda Pohuwato Lemah Wujudkan WPR

Berita Baru, Pohuwato – Kegiatan Pertambangan diKabupaten Pohuwato sudah dilakukan sejak jaman dahulu, pertambangan merupakan tulang punggung perekonomian Masyarakat.

Aktivitas penambangan tidak dapat di pisahkan dari kehidupan masyarakat dan sangat besar konstribusinya dalam pembangunan ekonomi masyarakat di kabupaten Pohuwato.

Namun sampai dengan saat ini, legalisasi Wilayah Pertambangan rakyat belum dapat di realisasikan, kepastian akan nasib para penambang lokal belum mendapatkan titik terang, dengan belum terwujudnya wilayah pertambangan rakyat juga akan mengganggu tahapan Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.

Sehingga Aktivis Rizal ladiku dengan bermodalkan referensi jejak polemik pertambangan di beberapa daerah.

“Agar insiden ini tidak terus berulang termasuk di daerah bumi panua yang kita cintai maka rizalpun mendesak dan meminta kepada semua pemangku kepentingan agar dapat memberikan peran aktif dan konstruktif dalam mewujudkan masa depan penambang lokal dengan menyarankan beberapa point untuk segera ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan untuk ;

1. Mendesak DPRD kabupaten Pohuwato melakukan langkah-langkah protektif dan solutif atas keberadaan penambang lokal yg sebagian besar eksisting (berada)di wilayah konsesi perusahaan.
2. Meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato mengambil peran strategis yang sesuai dengan kewenangannya untuk mempercepat terwujudnya legalisasi wilayah pertambangan rakyat
3. Meminta keseriusan pemerintah provinsi Gorontalo berdasarkan tugas pedelegasian pemerintah pusat agar dapat mengawal secara sungguh – sungguh terwujudnya legalisasi wilayah pertambangan rakyat di kabupaten Pohuwato.
4. Mengajak corporate dan pihak lainnya untuk dapat mengambil langkah bersama dalam percepatan terwujudnya legalisasi tambang rakyat yg refesentatif dan produktif.