Gubernur Rusli Minta Vaksinasi PNS dan PTT di Gorontalo Dipercepat

Berita Baru, Gorontalo – Vaksinasi untuk semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan pemerintah provinsi diminta dipercepat oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.

Ia mewajibkan semua aparaturnya untuk sudah divaksin dosis I dan dosis II.

“Kita ngurus “rumah tangga” orang, ngurus masyarakat yang belum divaksin sementara di lingkungan kita sendiri masih banyak PNS dan PTT belum 100 persen. Segera ibu kadis (kesehatan), arahkan mereka semua hari Senin yang belum divaksin I dan II untuk vaksin di Bele li Mbui,” perintah Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat memimpin rapat pimpinan OPD secara daring dari Aula Rumah Jabatan, Kamis (6/8).

Gubernur dua periode itu meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi koordinator vaksinasi PNS dan PTT di semua OPD. Bagi PNS dan PTT yang belum divaksin dosis I dan II diminta segera merampungkan mulai Senin pekan depan.

“Tolong buatkan suratnya Pak Kaban BKD agar segera mungkin kita selesaikan vaksinasi PNS dan PTT, saya harap vaksinnya juga tersedia. Bagi yang tidak mengindahkan vaksinasi atau melanggar prokes kalau perlu diberi sanksi,” tegas Rusli seperti dikutip dari laman Kominfo Provinsi Gorontalo.

Sementara itu, Kepala BKD Zukri Surotinojo menjelaskan bahwa akan segera mendata PNS dan PTT setiap OPD dengan jumlah keseluruhan PNS 5419 orang dan PTT 4608 orang. Pelaporan akan ditunggu hari ini untuk membuat rekapan vaksinasi aparatur.

“Memang cukup banyak ASN yang belum divaksin, contoh misalnya di BKD yang kami rekap PNS 77 orang vaksin I 56 orang vaksin II 53 orang. PTT kami ada 17 orang dosis I vaksin baru 13 orang, dosis II 11 orang . Kalau kita rata-ratakan masih kurang lebih ada 30 persen dari setiap OPD pegawai yang belum divaksin,” beber Zukri yang juga sebagai Penjabat Sekda Kabupaten Pohuwato.

Dinas Kesehatan menyanggupi perintah Gubernur Rusli tersebut. Mereka berharap pendataan pegawai yang belum divaksin bisa dilakukan secara cepat dan akurat untuk kebutuhan penyediaan vaksin. (**)