Berita Baru, Parlemen - Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Nasir Giasi menyoroti perhatian terhadap penggunaan ponsel di kalangan siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) harus disikapi

"Saya kira ini aspirasi dari seluruh orang tua, dengan perkembangan IT yang cukup cepat, maka anak sekolah diharapkan untuk tidak membawa dan menggunakan HP," kata Nasir belum lama ini.

Dalam pernyataannya, Nasir Giasi meminta Dinas Pendidikan Pohuwato untuk bertanggung jawab penuh dalam menjaga kualitas pendidikan. Ia menegaskan perlunya tindakan tegas agar siswa tidak terpapar konten yang tidak layak.

"Saya berharap, melalui Dinas Pendidikan, harus bertanggung jawab penuh terkait pendidikan di Pohuwato," pintanya.

Sementara itu, sebagai langkah awal, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pohuwato, Arman Mohamad, mengungkapkan rencana untuk mengedarkan surat edaran yang memberikan kewenangan kepada guru untuk melakukan razia konten HP siswa.

"Akan kami buatkan surat edaran bahwa, guru-guru diberi kewenangan untuk melakukan razia konten HP, bukan razia HP. Razia yang kita lakukan adalah terhadap isi kontennya," jelas Arman.

Razia ini dianggap penting untuk menyaring konten yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Arman menambahkan bahwa surat edaran tersebut sudah disiapkan dan akan segera disebarkan ke seluruh sekolah.

"Suratnya sudah selesai dan akan kami edarkan ke sekolah-sekolah," tuturnya.

Dalam konteks ini, peran orang tua juga diharapkan dapat memberikan dukungan. Arman menekankan pentingnya partisipasi orang tua dalam mengawasi penggunaan teknologi oleh anak.

"Kami berharap peran aktif orang tua juga, jangan sampai ada protes. Karen ini membantu menscreaning konten-konten yang belum layak dikonsumsi oleh anak," ungkapnya.

Pengawasan terhadap konten yang diakses siswa di ponsel diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan kondusif. Dengan adanya razia konten, diharapkan siswa bisa lebih fokus pada pembelajaran tanpa terganggu oleh pengaruh negatif dari media sosial atau konten yang tidak pantas.

Langkah ini kata Arman, merupakan upaya yang tepat dalam menanggapi tantangan di era digital. Diharapkan dengan implementasi kebijakan ini, siswa dapat terhindar dari pengaruh buruk dan lebih terfokus pada pendidikan anak.

Berita Baru, Parlemen - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pohuwato, Iqram Bhari Akbar Baderan, menggelar rapat bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pohuwato, Senin (21/10/2024). Rapat ini membahas rencana pengadaan armada mobil pemadam kebakaran untuk memperkuat pelayanan di daerah.

Dalam rapat yang berlangsung di ruang Komisi I, Akbar Baderan menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Satpol PP yang telah mengusulkan pengadaan armada baru untuk mobil pemadam kebakaran. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya penting dalam meningkatkan kapasitas dan responsivitas tim pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Pohuwato.

“Alhamdulillah, usulan pengadaan armada pemadam kebakaran telah disampaikan oleh Kasatpol PP. Kami berterima kasih atas tindak lanjut ini, dan saya berkomitmen untuk mengawal usulan ini dalam pembahasan anggaran tahun 2025,” ujar Akbar Baderan yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar.

“Pentingnya optimalisasi tugas dan fungsi Damkar agar bisa lebih maksimal, terutama dalam menjangkau wilayah bagian barat Kabupaten Pohuwato yang dinilai membutuhkan penanganan lebih cepat dalam situasi darurat kebakaran,” tambahnya.

Terakhir, Akbar Baderan menyarankan agar Satpol PP mempertimbangkan penempatan satu unit pemadam kebakaran yang siaga di wilayah tengah Kabupaten Pohuwato, khususnya di Kecamatan Lemito atau Wanggarasi, guna mempercepat respon dalam menangani insiden kebakaran di wilayah yang cukup jauh dari pusat kota.

“Dengan adanya unit Damkar yang stand by di wilayah tersebut, diharapkan pelayanan darurat kebakaran bisa lebih cepat dan merata,” tutup Akbar Baderan.

Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesiapan Kabupaten Pohuwato dalam menghadapi situasi darurat kebakaran, yang di masa mendatang akan didukung dengan pengadaan armada baru.

Berita Baru, Parlemen - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, H. Beni Nento turut berbela sungkawa dan belasungkawa mendalam atas jatuhnya pesawat Sam Air di sekitar Bandar Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Kejadian yang mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia itu, terjadi sekitar pukul 09.00 Wita, Minggu (21/10/2024), menurutnya harus diterima secara lapang dada dan diserahkan kepada pihak berwenang untuk mengungkap sebab dan akibatnya.

"Saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Pohuwato mengucapkan bela sungkawa mendalam atas meninggalnya  1 orang penumpang dan 3 crew Pesawat Sam Air yang mengalami kecelakaan tadi pagi di Desa Imbodu Kecamatan Randangan-Pohuwato," ucap Beni Nento..

Ia berharap kejadian ini terjadi untuk yang awal dan akhir kali di Gorontalo khususnya di Pohuwato.

"Semoga ini yang pertama dan terakhir kali, ia mendoakan para korban Husnul Khotimah dan keluarga ditinggalkan diberikan kekuatan kesabaran dan ketabahan," terang Beni.

Politisi partai Golkar berharap agar penyebab kejadian kecelakaan ini dapat di ungkap secara transparan dan terbuka kepada publik.

"Kami berharap kejadian ini tidak akan terulang lagi, dan dapat diungkap fakta penyebab jatuhnya pesawat secara tegas dan transparan," harap Beni.

“Kedatangan mereka untuk menyampaikan ucapan selamat atas amanah baru sebagai Ketua DPRD Pohuwato untuk lima tahun ke depan. Mereka juga berharap terjalinnya sinergi yang kuat antara DPRD Pohuwato dan Pemerintahan Kecamatan,” ujar Ketua Beni Nento.

Dia menjelaskan bahwa kunjungan Asosiasi Camat ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta membangun sinergi yang kokoh antara lembaga DPRD Pohuwato dan Pemerintah Kecamatan. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah, para camat menyatakan dukungan mereka dalam mensosialisasikan produk hukum yang dikeluarkan oleh DPRD.

“Banyak masukan yang mereka berikan, termasuk dukungan penuh terhadap Pemerintahan Daerah saat ini maupun yang akan datang,” jelasnya.

Momen silaturahmi tersebut diabadikan dalam sebuah swafoto bersama. Turut hadir dalam kunjungan ini Ketua Asosiasi Camat yang juga Camat Dengilo, Nakir Ismail, serta Sekretaris Asosiasi Camat, Saharudin Saleh, yang juga menjabat sebagai Camat Randangan, beserta para anggota Asosiasi Camat se-Pohuwato.

Berita Baru, Parlemen - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak sarang burung walet di Kabupaten Pohuwato masih jauh dari target. Hingga 14 Oktober 2024, pendapatan yang berhasil dihimpun baru mencapai 2,81 persen dari target sebesar Rp 350.000.000, meskipun di daerah ini terdapat lebih dari 1.200 bangunan sarang burung walet.

Anggota Komisi II DPRD Pohuwato, Jenni Ema Tulung menyoroti capaian PAD yang belum optimal ini. Menurutnya, dengan jumlah bangunan sarang walet yang signifikan, seharusnya PAD dari sektor ini bisa lebih meningkat. Jenni mengungkapkan bahwa dia telah menerima keluhan dari pemilik usaha sarang walet mengenai pembayaran pajak.

Dalam pertemuan dengan pemilik bangunan sarang walet, mereka mengungkapkan keberatan untuk membayar pajak, mengingat biaya pembangunan sarang walet yang cukup tinggi dan fakta bahwa mereka belum bisa memanen hasilnya.

“Mereka menilai, dengan biaya yang besar untuk membangun sarang walet, mereka ingin tahu apa kontribusi pemerintah daerah terhadap usaha mereka,” ujar Jenni dalam rapat evaluasi capaian PAD pada Rabu, (16/10/2024).

Jenni pun meminta kepada Pemerintah Daerah, khususnya pihak pengelola pajak sarang walet, untuk mempertimbangkan kontribusi yang bisa diberikan kepada para pelaku usaha ini.

“Ini harus dipikirkan agar ketika mereka diminta membayar pajak, tidak ada lagi alasan yang bisa disampaikan,” harapnya.

Dengan langkah ini, diharapkan pendapatan dari pajak sarang burung walet dapat meningkat, memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Dilansir dari media Wartanesia.id, untuk 1 ijazah paket, oknum tersebut mematok harga sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta Lima ratus ribu Rupiah). Itu diungkapkan oleh alah satu staff Dinas Pendidikan Pohuwato.

Menurutnya, praktik jual beli ijazah merupakan tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, hal tersebut jelas mencoreng nama baik instansi dan pemerintah.

"Saya bersuara karena saya merasa prihatin. Praktek jual beli ijazah seperti ini tidak seharusnya terjadi," ungkap salah satu staff Dinas Pendidikan Pohuwato, yang enggan disebutkan namanya pada Jumat, (11/11/2024) kemarin.

Dia menduga, prkatek jual beli ijazah paket ini sudah berlangsung lama. "Satu ijazah itu Satu juta setengah. Bisa saja ini sudah berlangsung lama, dan bukan hanya ijazah paket C saja, tapi juga ijazah paket A dab B, dan itu sudah diakui oleh yang bersangkutan saat rapat," jelasnya menambahkan.

Disisi lain, saat dikonfirmasi, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pohuwato, Arman Mohamad menjelaskan, tudingan itu ke salah satu pegawai yang bertugas di PKBM.

PKBM sendiri menurut Arman, bukan merupakan lembaga dibawah naungan Dinas Pendidikan Pohuwato, sebab PKBM adalah lembaga masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan non formal.

"Terkait dugaan itu, sudah dilaporkan oleh masyarakat ke kita. Tapi yang dilaporkan oleh masyarakat adalah, ketika dilaksanakan kegiatan ujian, yang ikut ujian orang lain, yang dapat ijazah orang lain. Nah untuk jual beli (Ijazah) saya baru dengar," tutur Arman, Selasa (15/10/2024).

Meskipun begitu, Arman menegaskan jika hal tersebut benar adanya, dirinya berharap ada korban datang untuk melaporkan. "Saya inginkan ada korban yang melaporkan, bukan katanya-katanya," tegas Arman.

Tak sampai disitu, dengan adanya informasi, Arman membeberkan bahwa akan mengundang seluruh PKBM se Pohuwato, sebab fungsi dari Dinas Pendidikan kata Arman, sebagai pengawasan.

"Kami tidak mempunyai kewenangan memberhentikan dan mengangkatnya, karena itu lembaga masyarakat. Tetapi jika dugaan itu benar adanya, kami (Dinas Pendidikan) operasional PKBM akan dicabut sementara," papar Araman.

"Dan kita imbau kepada masyarakat kalau itu terbukti, kami persilahkan menuntut jalur hukum atau seperti apa, intinya kami persilahkan. Karena itu butuh pembuktian," tandas Arman. (Rls/**)

Berita Baru, Parlemen - 25 anggota DPRD Kabupaten Pohuwato menyetujui pembahasan Tata Tertib DPRD Pohuwato, Jumat (11/10) di Gedung DPRD Pohuwato. Ketua DPRD definitif Beni Nento dan wakil ketua Delpan Yantjo, memimpin langsung paripurna ini.

Tak hanya itu, susunan formasi AKD DPRD Pohuwato resmi mulai bekerja setelah paripurna ini. Ya, Surat Keputusan penetapan AKD DPRD Pohuwato 2024-2029 resmi dibacakan oleh Sekretaris DPRD Hamkawaty Mbuinga.

Dalam susunan AKD yang dibacakan Sekretaris DPRD sejumlah nama yang menjadi ketua Badan maupun komisi merupakan unsur pimpinan DPRD periode sebelumnya.

Di periode ini, Nasir Giasi yang 2 periode beruntun sebagai Ketua DPRD, terpilih menjadi Ketua Komisi III DPRD Pohuwato. Hal senada juga terjadi di Komisi II 2024-2029 Nirwan Due, yang merupakan Wakil Ketua DPRD di periode sebelumnya.

Sementara, wakil ketua DPRD dari fraksi PKB Idris Kadji dinobatkan menjadi ketua Badan Kehormatan DPRD Pohuwato 2024 2029.

Dalam sambutannya, ketua DPRD Pohuwato Beni Nento berharap seluruh anggota DPRD pohuwato terus berkomitmen dalam memgemban tupoksinya. “Tupoksi utama yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan menjadi perhatian dan tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat selama 5 tahun kedepan,” ujar Beni Nento.

Berita Baru, Parlemen – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, H. Beni Nento, menggelar silaturahmi bersama puluhan media kontrak parlemen di ruang rapat DPRD pada Kamis (10/10/2024).

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pemilik media dan jajaran Sekretariat Dewan, dan Sekretariat Dewan (Sekwan), Hamkawaty Mbuinga.

Dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban, Beni Nento mengucapkan rasa terima kasih atas kehadiran para insan pers yang telah menjalin kerjasama dengan lembaga DPRD. Suasana santai dan canda tawa pun mewarnai pertemuan ini, menandakan hubungan harmonis antara parlemen dan pemilik media.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang telah menghargai undangan kami. Sebagai pimpinan DPRD yang baru, dan baru 10 hari bekerja, ini adalah langkah awal untuk terus menjaga sinergi antara kami dan rekan-rekan media," ujar Beni Nento, yang didampingi oleh jajaran Humas dan Sekwan DPRD.

Silaturahmi ini diharapkan mampu mempererat hubungan kemitraan antara DPRD dan media, sekaligus sebagai forum untuk menyampaikan aspirasi serta masukan demi kemajuan Kabupaten Pohuwato. (**)

Berita Baru, Tajuk - Dalam waktu kurang dari dua bulan, Kabupaten Pohuwato akan menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Dandi Lasalutu Mahasiswa Universitas Pohuwato (UNIPO) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mengajak pemuda khususnya mahasiswa sama-sama mensukseskan kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tanggal 27 November Tahun 2024 nanti.

Dandi menggungkapkan bahwa Pilkada di tahun Ini adalah momen krusial bagi semua warga, terutama bagi pemuda dan mahasiswa, yang dikenal sebagai Gen Z atau Gen Stroberi.

Generasi ini, meskipun seringkali masih terpengaruh oleh pandangan orang tua, memiliki potensi besar untuk membawa perubahan.

Dandi juga mengungkapkan Pilkada tahun ini menawarkan kesempatan bagi pemuda dan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan daerah.

"Setiap individu memiliki hak pilih yang sama, dan penting untuk memilih berdasarkan informasi yang jelas, bukan sekadar iming-iming", ungkapnya. Senin, (30/09/2024).

Lebih lanjut Dandi, keterlibatan aktif pemuda pada umumnya dalam proses demokrasi ini adalah langkah vital untuk memastikan bahwa kepentingan mereka terwakili.

"Dengan memilih pemimpin yang tepat, kita dapat mendorong kebijakan yang mendukung inovasi, pendidikan, dan lapangan kerja yang lebih baik", ujarnya.

Mari bersama-sama menyadari bahwa suara pemuda sangat berarti dalam menentukan masa depan Pohuwato. "Sudah saatnya generasi muda mengambil peran aktif, menggunakan hak suara mereka untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan. Setiap suara adalah kekuatan, gunakanlah dengan bijak", tutupnya.