Ketua Komisi I DPRD Pohuwato Sebut Pemda Kedepankan Kegiatan Seremonial

Berita Baru, Parlemen – Selaku Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pohuwato Amran Anjulangi menyebut Pemerintah Kabupaten Pohuwato lebih mengedepankan kegiatan seremonial di bandingkan kegiatan yang menyangkut masalah hajat hidup masyarakat.

Politisi Partai Kebangkitan (PKB) itu naik pitam. Lantaran dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD, terkait pembayaran lahan masyarakat yang terdampak pembangunan Bandara Randangan, Selasa, 15 Agustus 2023, di ruang rapat DPRD, tidak dihadiri oleh Pemerintah Daerah.

“Ini Pemerintah Kabupaten Pohuwato terlalu banyak kegiatan seremonial. Saya ketua Komisi I yang bicara,”tegas Amran Anjulangi

Terkait pembayaran lahan milik masyarakat yang menjadi lokasi pembangunan Bandara Randangan, kata Amran, harusnya Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Camat atau Dinas terkait meyakinkan masyarakat, bahwa pembayaran lahan tersebut tetap akan dilakukan.

“Kan tidak mungkin kami DPRD yang hari – hari datang ke sana meyakinkan rakyat di sana. Harus lewat Camat atau Kepala Desa atau bahkan Pemerintah Daerah yang memiliki tupoksi di sana, itu yang turun ke sana,” ungkap Amran dengan nada tegas

“Cuma kalau seremonial ramai-ramai, kosong kantor, berbondong – bondong datang ke sana (kegiatan seremonial). Kalau kegiatan yang menyangkut masyarakat dan mengancam stabilitas daerah tidak dihadiri,” kata Amran kecewa dengan ketidakhadiran Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Namun tak lama setelah ia meluapkan kekesalannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau, tiba dalam Rapat Dengar Pendapat, disusul Wakil Ketua DPRD Pohuwato Idris Kadji yang juga datang terlambat.

Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, DPRD Pohuwato menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pohuwato, serta dihadiri Ketua Komisi III Beni Nento, anggota DPRD Iwan Abay, Suryaharto Polumu, Wawan Hatama, Jusuf Makuta, dan Otan Mamu.

Hingga berita ini terbit, Rapat Dengar Pendapat terkait pembayaran lahan milik masyarakat yang terdampak pembangunan Bandara Randangan, masih berlangsung.