Panitia Pilkades Menggugat, Dinas PMD Pohuwato Bagai Buah Simakalama!?

Berita Baru, Pohuwato – Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades) di Kabupaten Pohuwato mengeluhkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam rangka menfasilitasi kesusksesan Pilkades yang akan digelar pada 10 Agustus 2022 mendatang.

Dimana pada saat tahapan sudah berjalan, soal anggaran masih menjadi polemik, karena tidak ada kepastian dan terindikasi PMD melakukan intervensi berlebihan kepada Panitia Pilkades di Desa.

Lebih mirisnya lagi tanpa adanya regulasi yang jelas, pihak PMD secara terbuka kepada panitia Desa melakukan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanpa koordinasi lebih dahulu kepada panitia Desa.

Hal ini terungkap ketika awak media mengkonfirmasi kepada beberapa panitia Desa, mereka membenarkan hal tersebut.

“Untuk RAB itu dibuat oleh PMD dan disampaikan kepada masing-masing Desa dan sudah ditetapkan nominalnya, seperti pembuatan TPS, surat suara dan lain sebagainya, kami panitia Desa mengikuti saja anggaran yang sudah ditentukan oleh PMD,”ungkap salah satu panitia di Kecamatan Dengilo, Kamis (2/6) via WhatsApp.

sejauh ini kata Dia, tidak ada dijelaskan oleh pihak PMD apa landasan hukum kewenangan PMD menentukan RAB tersebut, atau konfirmasi lebih dulu.

“Jadi tidak ada dasar hukumnya apa itu RAB dibuat, namun sudah ada lebih dulu ditetapkan oleh PMD dan kami diharuskan mengikuti RAB tersebut,”ujarnya.

“Salah satunya kaitan dengan honor KPPS yang belum di cantumkan anggaranya, disitu tidak ada untuk dua orang anggota KPPS,”sambung panitia Pilkades yang meminta tidak disebutkan namanya itu.

Ditambahkan salah satu panitia dari Kecamatan Paguat, dirinya mempertanyakan soal anggaran yang belum cair dan hingga kini gaji panitia itu sendiri belum dibayarkan.

“Anggarannya tidak jelas kapan dicairkan, proses pencairannya pun mekanismenya seperti sengaja di persulit. Ditambah lagi kami panitia belum menerima gaji, malah uang pribadi yang sudah keluar,”tegasnya.

“Yang aneh ketika bahas rencana anggaran cepat, tapi soal memperjuangkan anggaran ke panitia desa itu tidak jelas. Bahkan masih banyak lagi masalah yang terjadi,”pungkasnya.

Bahkan secara serentak, panitia Pilkades Desa menginformasikan kepada awak media ini dalam waktu dekat bakal menghadap Bupati untuk melaporkan segala permasalahan yang mereka alami.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas PMD Pohuwato, melalui Kabid Pemberdayaan Desa, Iswan Bouty mengatakan pihaknya sudah menjalankan segala sesuatu berkaitan dengan Pilkades sesuai regulasi dan apa yang menjadi aspirasi dari panitia desa sudah di akomodir.

“Jadi soal RAB yang dipermasalahkan itu sudah sesuai, dan itu kami buat sesuai dengan jumlah TPS, karena mereka tidak tahu berapa TPS di desanya jadi kami yang buat itu RAB,”ungkap
Iswan.

Sementara untuk anggaran, kata Iswan itu bisa dicairkan sesegera mungkin, akan tetapi harus melengkapi dulu semua persyaratan yang di ajukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD).

“Lengkapi bekasnya pasti angarannya bakal cair, dan desa mana yang duluan melengkapinya pasti akan dicairkan sesegera mungkin,”ungkap Iswan.

“Jadi semua kami laksanakan sudah sesuai, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan silahkan datang langsung ke PMD untuk mengkonfirmasi,”ucap Iswan Bouty saat ditemui di ruangan kerjanya.